Picbear logo Browse Instagram content with Picbear

#kb3

Posts tagged as #kb3 on Instagram

6.104 Posts

Jakarta, Kabar3.com - Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau OSO mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan petinggi Presidium Alumni (PA) 212 pada Minggu (23/4/2018) lalu. - “Positif dong, seorang Presiden untuk mendekati semua lapisan masyarakat termasuk organisasi resmi atau organisasi yang dianggap tidak resmi,” ujar Oesman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018). - Menurut dia, hal itu merupakan kewajiban seorang kepala negara untuk mendekati semua unsur masyarakat bangsa Indonesia. - Dirinya menilai, Jokowi sejak masih menjadi Walikota Surakarta sudah berhubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga kalau saat ini dilakukan pendekatan, itu merupakan hal yang wajar. - “Kritik yang sifatnya membangun, saya pikir Jokowi sangat terima. Tapi jangan kritik asal kritik, asal mempunyai indikasi untuk menjatuhkan sesuatu yang tidak harus jatuh,” paparnya. - Dia tidak berani berspekulasi terkait alasan langkah Jokowi bertemu PA 212 tersebut. Namun sepengetahuannya, Jokowi adalah seorang Presiden yang bermartabat yang mempunyai kepedulian kepada semua anak bangsa dan daerah. - Sebelumnya diketahui, Jokowi bertemu dengan petinggi PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Front Pembela Islam (FPI) di Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/4/2018) kemarin. - #dpr #berita #politik #beritaharian #beritaterkini #beritanasional #beritaindonesia #nasional #indonesia #parlemen #kabar #politisi #politikus #partai #fraksi #pemerintah #pemerintahan #informasi #legislatif #eksekutif #yudikatif #anggotadewan #paripurna #sidangparipurna #kb3
Jakarta, Kabar3.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta kaum perempuan terlibat aktif dalam revolusi digital. Saat ini peran perempuan dalam revolusi digital masih minim. - “Diperlukan berbagai solusi untuk meningkatkan peran perempuan dalam revolusi digital. Salah satunya dengan melibatkan perempuan dalam sektor digital atau digital fluency,” ujar Bamsoet dalan Seminar dan Lokakarya ‘Kartini di Era Digital: Perempuan, Inovasi, dan Teknologi’ yang diselenggarakan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di DPR RI, Jakarta, Rabu (25/4/2018). - Bamsoet, sapaan akrabnya menuturkan, hasil penelitian Accenture, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang konsultasi manajemen, pelayanan teknologi dan outsourcing, menunjukan jika pemerintah dan dunia usaha mempercepat keterlibatan perempuan dalam sektor digital atau digital fluency, maka kesetaraan gender di dunia kerja pada negara berkembang akan terwujud di tahun 2040. - “Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait harus mengambil inisiatif untuk meningkatkan peran perempuan dalam menghadapi revolusi digital dengan berbagai program dan kegiatan yang dibutuhkan perempuan. Dorong perempuan mengikuti pendidikan berbasis IT, termasuk pendidikan vokasi supaya lebih mudah terserap dunia kerja,” jelasnya. - Bamsoet mengingatkan, era digital tidak hanya mempengaruhi kehidupan perekonomian semata. Tetapi, juga ikut mempengaruhi kondisi sosial politik di berbagai negara belahan dunia. Karenanya, perempuan Indonesia harus meningkatkan kemampuan diri agar bisa bersaing secara kompetitif. - “Saya yakin, perempuan Indonesia bisa merubah berbagai tantangan yang dihadapi menjadi peluang. Di dunia politik, misalnya, digitalisasi bisa digunakan kaum perempuan dalam menjalankan strategi political marketing sehingga dapat menjaring konstituen secara luas,” papar Bamsoet. -
Jakarta, Kabar3.com - Pasar bebas dan revolusi teknologi informasi telah menciptakan situasi borderless (tanpa batas) atau deteritorialisasi. Situasi tersebut telah menghadapkan berbagai negara di dunia pada sejumlah ancaman baru. - Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 Haris Rusly menegaskan, bahwa ancaman transnasional yang menumpang kepada situasi runtuhnya batas negara dan lemahnya pengawasan imigrasi tersebut diantaranya, kejahatan subversi ideologi, penyusupan intelijen asing, kejahatan terorisme, kejahatan narkotika, moneylaundry, perdagangan manusia serta penyelundupan, dan lain-lain. - "Sesungguhnya keserakahan kapitalisme telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak merata, menciptakan peperangan dan konflik politik di berbagai belahan dunia. Akibatnya munculnya masalah baru sebagai residu dari penindasan dan ketidakadilan global tersebut, salah satunya berupa membanjirnya imigrasi ke sejumlah negara," papar Rusly melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/4/2018). - Haris menilai Ancaman imigrasi telah menempatkan isu ini menjadi masalah utama yang meminta perhatian hampir seluruh negara dunia saat ini. bergandengan dengan masalah terorisme. - Dirinya mengambil contoh seperti kebijakan Presiden Amerika Serikat Donnald Trump yang secara ekstrim menyampaikan gagasannya untuk membangun tembok raksasa di perbatasan untuk membendung banjir imigrasi gelap yang datang dari jalur Mexico. - "Brexit di Inggris dapat juga dianalisa sebagai langkah protektif yang ditempuh oleh kerajaan Inggris yang di desain secara demokratis melalui sebuah referendum. Tujuan dari Brexit tentu untuk mengantisipasi ancaman di masa depan terhadap eksistensi dan keutuhan Kerajaan Inggris yang kekuasaannya telah digerus oleh Uni Eropa," tuturnya. - Untuk Indonesia, ia menyatakan bahwa di era Pemerintahan Joko Widodo, setidaknya Indonesia dihadapkan kepada dua masalah terkait imigrasi. - Pertama, kebijakan Presiden Joko Widodo sendiri yang meliberalisasi sektor imigrasi, katanya
Jakarta, Kabar3.com - Prihasto Setyanto selaku Direktur Sayuran dant Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikuktura, Kementerian Pertanian dalam statementnya mengatakan, bahwa 13 importir bawang putih yang sudah mendapat RIPH dan SPI ini akan dievaluasi apabila terbukti melakukan kartel, dan tidak segan-segan mem-blacklist perusahaan-perusahaan tersebut. - "Ini sudah tidak masuk akal. Harga bawang putih saat ini di China hanya sekitar Rp. 8000 per Kg ditambah biaya sortir dan ongkos kirim ke Indonesia sekitar Rp. 2000 per Kg, total Rp. 10.000 per Kg sudah sampai Indonesia,” ucap pria yang akrab disapa Anton kepada wartawan, ditulis Rabu (25/4/2018). - "Ini apa-apaan? Bisa dibayangkan impor setahun 450.000 Ton dan harga bawang putih Rp 40.000 per Kg, untungnya bisa Rp 13.5 Triliun. Sangat fantastis tidak wajar,” ujarnya. - "Kementerian Pertanian tidak segan melakukan blacklist terhadap perusahaan-perusahaan yang menyulitkan kehidupan rakyat Indonesia,” tegasnya. - Terkait dengan perbaikan di Internal organisasi Kementan, Anton mengatakan sikap tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam hal membersihkan aparaturnya dari tindak korupsi dan kolusi juga sangat tegas. - "Mentan telah memberhentikan lebih dari 1200 pejabat di lingkup Kementan yang dianggap tidak cakap, bahkan ada beberapa pejabat yang dipecat oleh Menteri karena korupsi dan kolusi," tambahnya. - Kami akan melakukan verifikasi ketat terhadap wajib tanam dari 13 importir yang sudah melakukan importasi bawang putih, apabila tidak dilakukan sesuai komitmen, akan kami hentikan izin RIPH nya. - Maka, dalam rangka menghentikan kegiatan kartel di komoditas bawang putih, Kementan akan menggaet pengusaha lokal dan BUMD untuk ikut terlibat dalam importasi bawang putih. Saat ini komunikasi dengan pengusaha lokal sudah dilakukan secara intensif dan sudah banyak yang berminat untuk importasi ini," jelasnya. - "Kementan mati-matian mengejar swasembada, saat ini luas tambah tanam bawang putih tahun
Jakarta, Kabar3.com - Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro meminta kepada pemerintah untuk transparan soal polemik penyediaan tas sembako yang kerap dibagikan dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke daerah. - Nizar mempertanyakan, apakah pengadaan tas sembako tersebut digunakan untuk Pilpres 2019 atau memang program pemerintah. - "Sebab di tahun politik ini penyalahgunaan kekuasaan rawan terjadi. Dengan artian, seseorang yang menjabat di pemerintahan bisa menggunakan sumber dana untuk kepentingan pribadi," ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada Kabar3.com - Anggota Komisi X DPR RI ini meminta Jokowi menjelaskan secara gamblang ihwal peruntukan tas sembako. Menurut dia, APBN tak boleh dipergunakan untuk kepentingan kampanye Jokowi. Ia pun menilai pembagian sembako lebih bertujuan untuk merebut simpati publik ketimbang memenuhi kebutuhan masyarakat. - Nizar juga meminta masyarakat tidak terbuai dengan sembako yang dibagikan Jokowi saat kunjungan kerja ke daerah. "Karenanya, sembako yang akan dibagikan itu, jelas untuk meraih simpati publik," tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur XI ini. - #dpr #berita #politik #beritaharian #beritaterkini #beritanasional #beritaindonesia #nasional #indonesia #parlemen #kabar #politisi #politikus #partai #fraksi #pemerintah #pemerintahan #informasi #legislatif #eksekutif #yudikatif #anggotadewan #paripurna #sidangparipurna #kb3
Jakarta, Kabar3.com - Menyusul tingginya permintaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sejumlah negara, terutama dari Timur Tengah, Malaysia, dan Hongkong. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meingatkan pada Kemenaker untuk selalu mengawasi dan memantau TKI agar tidak terjadi human trafficking. - "Saya Meminta Komisi IX DPR mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama dengan pihak imigrasi untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap proses penyaluran TKI, mengingat tingginya permintaan terhadap TKI seringkali disalah gunakan melalui jalur ilegal hingga perdagangan manusia (human trafficking)," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini melalui keterangan tertulisnya, Rabu (25/4/2018). - Selain itu, Bamsoet juga menjelaskan agar Komisi IX DPR mendorong Kemnaker untuk memastikan negara-negara tujuan TKI memiliki perlindungan terhadap tenaga kerja, serta meminta kepada TKI yang akan berangkat untuk mempelajari dan memahami mengenai budaya negara yang akan ditempati. - Dalam hal ini seluruh pihak, baik Kemnaker, Kepolisian, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Migrant Care, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan koordinasi dalam mencegah terjadinya TKI ilegal dan perdagangan manusia (human trafficking). - "Saya Menghimbau masyarakat untuk mengikuti ketentuan dan prosedur TKI hanya dari agen resmi serta tidak mudah terpengaruh dengan ajakan menjadi TKI di luar negeri walaupun di iming-imingi dengan fasilitas dan gaji yang besar." pungkasnya. - Sebelumnya, Pemerintah RI dan Arab Saudi telah sepakat menyusun sistem baru bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan bekerja di Saudi. Namun, kesepakatan baru itu tidak akan mencabut moratorium pemerintah Indonesia atas pengiriman TKI di sektor informal ke Arab Saudi. - #dpr #berita #politik #beritaharian #beritaterkini #beritanasional #beritaindonesia #nasional #indonesia #parlemen #kabar #politisi #politikus #partai #fraksi #pemerintah #pemerintahan
Jakarta, Kabar3.com - Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais angkat bicara soal wacana poros ketiga yang ingin dihadirkan oleh Partai Demokrat pada kontestasi Pemilihan Presiden 2019. - Poros tengah tersebut tentu akan berada di antara dua kandidat calon presiden (capres) yang sudah digembor-gemborkan, yakni sang petahana (incumbent) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. - “Jadi sekarang gambarannya Pak Jokowi didukung oleh PDI-P, Golkar, NasDem, Hanura, dan PPP. Kemudian ada wacana poros ketiga. Menurut saya, poros ketiga itu hampir mustahil,” ujar Amine Rais di Jakarta, Rabu (25/4/2018). - Alasannya, partai-partai tersebut sudah terlanjut ‘nemplok’ untuk mendukung Jokowi. Sisanya tinggal beberapa partai yang tidak mendukung atau belum menentukan sikap, yaitu Gerindra, PKS, Demokrat, PAN dan PKB. - Jika satu paket (koalisi) harus 20 persen dari total kursi di DPR, Gerindra dan PKS sudah pasti akan mendukung Prabowo. Hal ini membuat wacana poros ketiga hanya untuk memeriahkan suasana. - “Substansinya enggak ada. Saya bisa keliru, tetapi untuk saya hanya dua paket (Jokowi dan Prabowo),” ungkapnya. - Dirinya pun berteori bahwa perolehan suara Prabowo saat Pilpres 2014 berkisar 46 persen. Menurutnya, jumlah tersebut masih captive atau belum banyak berubah. Di sisi lain, elektabilitas Jokowi justru terus tergerus hingga ke bawah 45 persen. - “Ini (Jokowi) elektabilitasnya sudah down. Kata ahli survei, kalau seorang incumbent atau petahana elektabilitas di bawah 50persen, itu untuk menang kembali seperti impossible,” pungkas Amien Rais. - #dpr #berita #politik #beritaharian #beritaterkini #beritanasional #beritaindonesia #nasional #indonesia #parlemen #kabar #politisi #politikus #partai #fraksi #pemerintah #pemerintahan #informasi #legislatif #eksekutif #yudikatif #anggotadewan #paripurna #sidangparipurna #kb3
Jakarta, Kabar3.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Nota Kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia dengan Pakistan pada Januari 2018 lalu dapat segera terealisasi dan membawa manfaat positif. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pakistan, disepakati peningkatan kerjasama di bidang energi, perdagangan, pelatihan diplomatik dan kerjasama protokol. - “Saya yakin pelaksanaan MoU tersebut dapat membawa efek positif bagi peningkatan hubungan Indonesia-Pakistan. DPR siap menjembatani apabila masih ada hal yang perlu diselesaikan antara pemerintah Pakistan dengan Indonesia,” ujar Bamsoet saat menerima Duta Besar Pakistan untuk Indonesia H.E. MR. Mohammad Aqil Nadeem di ruang kerja pimpinan DPR RI, Jakarta, Selasa (24/4/2018). - Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto dan anggota Fraksi Partai PAN, Bara Hasibuan. Sedangkan H.E. MR. Mohammad Aqil Nadeem datang bersama Wakil Ketua bidang Politik Kedubes Pakistan, Sahid Razha. - Bamsoet menuturkan, Pakistan sebagai negara Republik Islam mempunyai hubungan emosional dan ikatan sejarah yang kuat dengan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia. - Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia dan Pakistan punya peran besar dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Khususnya, dalam mengatasi masalah terorisme yang hingga kini masih menjadi isu internasional. - “Bapak pendiri Bangsa Pakistan Muhammad Ali Jinnah dan Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno, telah menjalin persahabatan sejak kedua bangsa berjuang memperolah kemerdekaan. Kedua negara juga menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, bersama Myanmar, Sri Lanka dan India. Ini menjadi bukti kuatnya hubungan kedua bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia,” terang Bamsoet. - Bamsoet mengapresiasi meningkatnya nilai perdagangan Indonesia-Pakistan. Tahun 2015 nilai perdagangan kedua negara tercatat USD 2,164 miliar. Di tahun 2016, meningkat
Jakarta, Kabar3.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpes Nomor 20 Tahun 2018 terkait Tenaga Kerja Asing hingga saat ini menuai pro dan kontra. - Pasalnya, disinyalir Perpres tersebut makin memudahkan Tenaga Kerja Asing untuk bekerja di Indonesia. - Di tengah pro dan kontra  tersebut, keingingan DPR untuk membuat Pansus terkait perpres tersebut rasanya akan sulit teralisasikan. - Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra Suir Syam. - "Hanya Gerindra dan PKS yang berani menyampaikan bahwa ada kejanggalan dalam Perpres tersebut. Yang lain pendukung Pemerintah, kerasnya suara kita tak akan sampai keluar. Mohon dimengerti, kita minoritas," ujarnya saat dihubungi, Selasa (24/4/2018). - Seperti diketahui, hari Kamis (26/4/2018) mendatang, DPR melalui Komisi IX berencana memanggil Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjelaskan perihal Perpres Nomor 20 Tahun 2018. - Namun lebih lanjut, Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa partainya akan selalu menyuarakan apa yang terbaik untuk rakyat Indonesia. - "Gerindra ada untuk mengeluarkan rakyat dari segala kesusahan. Anda bisa cek AD/ART dan manifesto politik Gerindra. Ini yang akan terus kita perjuangkan," tutupnya. - #dpr #berita #politik #beritaharian #beritaterkini #beritanasional #beritaindonesia #nasional #indonesia #parlemen #kabar #politisi #politikus #partai #fraksi #pemerintah #pemerintahan #informasi #legislatif #eksekutif #yudikatif #anggotadewan #paripurna #sidangparipurna #kb3
Jakarta, Kabar3.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, bahwa rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman sebagai satu pertemuan yang wajar saja sebagai sesama pemimpin partai. - Nurhayati menyampaikan, Partai Demokrat pernah berkoalisi dengan PKS. Hanya saja dia tidak mengatakan apakah pertemuan tersebut juga merupakan sinyal bahwa Demokrat akan berkoalisi dengan PKS pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. - Menurutnya, hingga kini Partai Demokrat masih menjajaki segala kemungkinan menjelang Pilpres 2019. Nurhayati pun mengindikasikan partainya tidak akan buru-buru dalam menentukan pilihan akan merapat ke koalisi pendukung Presiden Joko Widodo, Prabowo ataupun membentuk poros ketiga. - “Seperti saya tekankan di tahun politik semua ada penjajakan, apalagi komunikasi politik. Untuk itu kami masih melakukan komunikasi politik,” ujar Nurhayati dalam rilis yang diterima, Selasa, (24/4/2018). - Sebelumnya diberitakan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengungkapkan dirinya akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat. Keduanya bertemu guna membicarakan kemungkinan munculnya poros ketiga dalam Pilpres 2019. - Sohibul Iman menilai, bahwa idealnya muncul lebih dari satu atau dua pasangan Capres-Cawapres pada Pemilu 2019. Jika hanya ada dua pasangan calon, kata Sohibul, maka kekhawatiran timbulnya segregasi sosial akan semakin besar. - Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyatakan, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Joko Widodo (Jokowi) bila ada sebagian pihak yang mendukung duet Jokowi dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2019 mendatang. - Menurut Herman, AHY terus bersafari keliling Indonesia untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan seperti ulama, petani, nelayan dan generasi milenial. - “Kalau ditanya apakah AHY cocok

Loading